Rekam Jejak Koordinasi Kemenko Kumham Imipas dan Kementerian HAM Sepanjang 2025–2026 Tercatat dalam Berbagai Agenda Strategis

Jakarta, Kamis, swaraberita.com. — Koordinasi antara Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) dengan Kementerian Hak Asasi Manusia (Kementerian HAM) tercatat berlangsung dalam berbagai agenda strategis sepanjang 2025 hingga November 2026. Koordinasi tersebut melibatkan pimpinan kementerian hingga pejabat teknis dalam pembahasan dan penyelarasan berbagai kebijakan di bidang hak asasi manusia.

Berdasarkan rekapitulasi surat undangan resmi, daftar hadir, dan dokumentasi kegiatan, terdapat sedikitnya 46 agenda rapat, koordinasi, dan pembahasan kebijakan yang tercatat secara terperinci. Sebanyak 23 agenda berlangsung pada 2025 dan 22 agenda pada 2026, ditambah satu agenda persiapan identifikasi masalah pembangunan dan Indeks HAM yang tidak mencantumkan tanggal pelaksanaan.

Pada tingkat pimpinan, Menteri HAM tercatat menghadiri Rapat Koordinasi tingkat pimpinan pada 20 Maret 2025 dan Rapat Tingkat Menteri mengenai RUU Pemindahan Narapidana Antarnegara pada 19 Agustus 2025. Wakil Menteri HAM Mugiyanto juga menghadiri sejumlah pertemuan, antara lain Coffee Morning, pembahasan agenda strategis bersama Deputi Bidang Koordinasi HAM, serta rapat sinkronisasi pengarusutamaan HAM dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Koordinasi kedua kementerian mencakup sejumlah agenda strategis. Di antaranya penyelesaian non-yudisial pelanggaran HAM berat dan pemulihan korban, pengarusutamaan HAM dalam regulasi, pendidikan dan peningkatan kapasitas HAM bagi ASN, pelaporan instrumen HAM internasional, perlindungan kelompok rentan, serta penyusunan legislasi dan perjanjian internasional.

Dalam isu pemindahan narapidana antarnegara, misalnya, keterlibatan Kementerian HAM tercatat sejak penyusunan draf awal RUU Transfer of Sentenced Persons (TSP) pada Juni 2025, rangkaian rapat Panitia Antar Kementerian pada Juli 2025, rapat tingkat menteri pada Agustus 2025, hingga pembahasan perjanjian pemindahan narapidana antara Indonesia dan Malaysia pada September 2026.

Pada 2026, koordinasi juga berlanjut dalam pembahasan pembentukan Kelompok Kerja Nasional Penyelesaian Pelanggaran HAM yang Berat, rancangan perubahan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2023, layanan Pos Bantuan Hukum, perlindungan saksi dan korban, pencegahan tindak pidana perdagangan orang, serta penguatan perlindungan HAM bagi kelompok rentan.

Keterlibatan Kementerian HAM dalam berbagai agenda tersebut tidak hanya dilakukan oleh Menteri dan Wakil Menteri, tetapi juga Sekretaris Jenderal, Staf Khusus, Staf Ahli, Direktur Jenderal, direktur, kepala pusat, kepala biro, pejabat kantor wilayah, hingga pejabat fungsional dan tenaga teknis.
Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi Kemenko Kumham Imipas, Mamur Saputra, menyampaikan bahwa dokumentasi kegiatan dan korespondensi resmi tersebut menjadi bagian dari rekam jejak koordinasi antarkementerian dalam mengawal berbagai agenda kebijakan nasional.

“Berbagai agenda tersebut menunjukkan bahwa koordinasi dilaksanakan melalui mekanisme formal maupun pembahasan teknis, dengan melibatkan pejabat sesuai tugas dan kewenangannya. Sinergi ini menjadi bagian penting dalam memastikan kebijakan di bidang HAM dapat dibahas dan diselaraskan secara lintas kementerian,” ujar Mamur.

Mamur menambahkan, koordinasi antarkementerian merupakan bagian dari upaya memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing institusi berjalan selaras, terutama dalam menangani isu-isu strategis yang membutuhkan keterlibatan lintas sektor.