Jakarta, swaraberita.com. — Poltracking Indonesia mencatat tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mencapai 55,3%. Sementara itu, tingkat kepercayaan publik tercatat lebih tinggi, yakni 64,8%. Di sisi lain, ekonomi dan mahalnya harga kebutuhan pokok masih menjadi persoalan utama yang disoroti masyarakat.
Temuan tersebut merupakan hasil survei nasional Poltracking Indonesia bertajuk Evaluasi Dua Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran: Kepuasan, Kepercayaan dan Ekspektasi Publik, yang dilaksanakan pada 30 September–7 Oktober 2026.
Survei melibatkan 1.220 responden di 38 provinsi menggunakan metode stratified multistage random sampling, dengan margin of error ±2,9% pada tingkat kepercayaan 95%. Wawancara dilakukan secara tatap muka oleh pewawancara terlatih.
Enam Temuan Utama Survei
1. Kepuasan pemerintah 55,3%, kepercayaan 64,8%.
Sebanyak 55,3% responden menyatakan puas terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran, sedangkan 40,9% menyatakan tidak puas. Tingkat kepuasan relatif stagnan pada Agustus–Oktober 2026. Kepercayaan publik mencapai 64,8%, lebih tinggi daripada kepuasan terhadap kinerja pemerintah.
Di antara responden yang puas, alasan utama adalah bantuan pemerintah yang dinilai tepat sasaran (16,5%) dan program Makan Bergizi Gratis (MBG) (15%). Sementara itu, ketidakpuasan terutama disebabkan ekonomi yang belum stabil (18,9%), mahalnya kebutuhan pokok (15,4%), dan bantuan yang dinilai tidak tepat sasaran (14,3%).
2. Ekonomi dan hukum menjadi catatan kinerja.
Kepuasan terhadap bidang pendidikan mencapai 66,3%, pertahanan dan keamanan serta sosial budaya 63,7%, kesehatan 62,1%, serta politik dan stabilitas nasional 53,6%. Adapun hukum dan pemberantasan korupsi mencatat 43,1%, sedangkan ekonomi menjadi bidang dengan kepuasan terendah, yakni 36,8%.
3. Harga kebutuhan pokok menjadi masalah utama.
Sebanyak 45,9% responden menyebut mahalnya harga kebutuhan pokok sebagai persoalan yang paling mendesak diselesaikan pemerintah. Berikutnya, kesulitan mencari pekerjaan (9,3%) dan pemberantasan korupsi (8,9%).
Sebanyak 65,3% responden juga menyatakan pengeluaran rumah tangga meningkat dalam setahun terakhir, sementara 58,6% menilai harga kebutuhan pokok tidak terjangkau dalam sebulan terakhir.
Dalam penanganan persoalan nasional, pemerintah dinilai berhasil menjaga kerukunan antarumat beragama oleh 73,8% responden dan menjaga persatuan bangsa oleh 67%. Sebaliknya, penilaian atas pengendalian harga kebutuhan pokok hanya 31,3%, penurunan pengangguran 33,2%, dan penciptaan lapangan kerja 33,3%.
4. Kepuasan terhadap program prioritas beragam.
MBG menjadi program yang paling dirasakan manfaatnya (29,6%), disusul Bantuan Subsidi Upah (11,4%) dan Kartu Indonesia Sehat (9,6%).
Sebanyak 92,4% responden mengetahui program MBG. Namun, di antara yang mengetahui, 49,5% menyatakan tidak puas dan 47,4% puas.
Pada program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), tingkat ketidakpuasan di antara responden yang mengetahui mencapai 46,1%, sedangkan kepuasan 27,8%. Sementara itu, Sekolah Rakyat memperoleh kepuasan 65,5% dan ketidakpuasan 15,3% di antara responden yang mengetahui program tersebut.
5. Komunikasi pemerintah dinilai baik.
Sebanyak 60,1% responden menilai gaya komunikasi kabinet dalam menyampaikan informasi kepada publik baik, sementara 31,1% menilai tidak baik. Publik berharap pemerintah segera memberikan penjelasan resmi ketika muncul isu yang ramai diperbincangkan (39,6%) dan meluruskan informasi yang dianggap keliru (36,3%).
6. Persepsi demokrasi positif, kinerja legislatif menjadi sorotan.
Sebanyak 53,6% responden menilai aman menyampaikan kritik terhadap pemerintah, 57,6% menilai masyarakat bebas membentuk organisasi atau melakukan unjuk rasa damai, dan 52,9% menilai media massa bebas dari tekanan atau intervensi pemerintah.
Namun, 51,8% responden menyatakan tidak puas terhadap kinerja DPR/DPRD dalam menyerap aspirasi dan membuat undang-undang yang berpihak kepada rakyat. Sebanyak 49% juga menilai partai politik tidak baik dalam menyalurkan aspirasi masyarakat.
Kepercayaan Perlu Diikuti Perbaikan Kinerja
Poltracking Indonesia menilai kepuasan, kepercayaan, kualitas demokrasi, dan ekspektasi publik merupakan dimensi penting dalam mengevaluasi pemerintahan. Kepercayaan menunjukkan keyakinan masyarakat terhadap pemerintah, sedangkan kepuasan mencerminkan penilaian terhadap kinerja yang dirasakan.
Memasuki tahun-tahun berikutnya, tantangan pemerintah adalah menerjemahkan kepercayaan publik menjadi hasil nyata, terutama melalui perbaikan ekonomi, keterjangkauan harga kebutuhan pokok, penciptaan lapangan kerja, pemberantasan korupsi, dan peningkatan kualitas pelaksanaan program prioritas.
Temuan ini menggambarkan persepsi publik berdasarkan survei pada awal Oktober 2026. Perubahan penilaian masyarakat tetap dimungkinkan, bergantung pada perkembangan situasi dan langkah pemerintah dalam menjawab kebutuhan publik.